Riau: liputandetail.com - Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu Kabupaten yang sangat strategis dan yang wajib di perhatikan. Dalam perkembangannya menjadi Daerah yang maju, maka pemerintah tidak terlepas dari Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah atas sistem kebutuhan pemerintah setempat.

Akan tetapi disela pengadaan anggaran pengadaan urusan pemerintahan, siapa sangka justru diduga dijadikan sarang korupsi.

Martin Z, SH Ketua DPW LSM MONITORING INDENPENDEN TRANSPARANSI REALISASI ANGGARAN (MITRA RIAU) "Kami menemukan alokasi belanja yang dinilai tidak wajar untuk berbagai jenis tenaga honorer. Misalnya, jasa tenaga administrasi, tenaga operator komputer, tenaga pelayanan umum, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. Jika ditotal, pengeluaran untuk tenaga honorer ini keseluruhan mencapai lebih dari Rp2,3 miliar".

Lanjutnya Martin Z, SH...“Angka ini sangat tidak rasional, jika dikalkulasi seluruh jumlah tenaga yang dicantumkan sangat besar dan patut diduga fiktif. Sebab, tidak mungkin ratusan atau ribuan tenaga honorer ini dan atau ini hanya nama-nama di atas kertas ???....jadi perlu diusut ini oleh APH.

Tambahnya Martin Z, SH...Tak hanya itu, pengadaan barang juga menjadi perhatian yang sangat serius. Di antaranya, pengadaan meja kerja DPRD sebanyak 30 unit, 6 unit meja pimpinan, serta kursi kerja 36 unit. Total anggaran pengadaan furnitur mencapai lebih dari Rp1 miliar, yang dianggap sangat tidak wajar.

Kemudian belanja alat tulis dan perlengkapan kantor pun dinilai berlebihan seperti alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, perabot kantor, serta sewa alat bantu. Bahkan pengadaan pakaian sipil resmi untuk 30 stel mencapai Rp105 juta, atau sekitar Rp3,5 juta per stel yang menelan anggaran keseluruhan Rp.1,774 Miliyar.

Kecurigaan juga muncul dari anggaran komunikasi dan sosialisasi seperti langganan media, tagihan listrik, dan layanan internet serta Program sosialisasi perundang-undangan memakan biaya yang sangat besar untuk pelatihan singkat, sewa tenda dan sound system, serta bahan cetak yang total anggarannya 2,987 Miliyar dan ini sangat patut diusut.

Yang tidak kalah jauhnya lagi dan perlu pihak APH usut tuntaskan adalah anggaran reses dan kunjungan kerja dalam daerah pada APBD 2023 yang totalnya mencapai Rp8,9 miliar. Sebab ini menurut kami dan berdasarkan temuan data awal diduga kuat fiktif dan atau Penggelembungan anggaran.

Martin Z, SH imbuhnya lagi "kita dari DPW LSM MITRA RIAU percaya penuh dengan Kejaksaan RI yang sangat memiliki integritas dan Marwah dalam mengusut kasus-kasus korupsi tanpa memandang atau tebang pilih siapa dan nama siapa, status apa dan jabatan apa serta keluarga siapa dan partai apa dan dari mana. Kami sebagai LSM yang merupakan mitra atau sahabat dan atau rekanan Kejaksaan RI sangat mendukung dan turut serta membantu memberi tambahan petunjuk agar dapat di usut dan diungkap terang dugaan yang akan nantinya kita laporkan ini".

Saat media ini konfirmasi kepada Sekwan DPRD Meranti tentang temuan dan dugaan DPW LSM MITRA RIAU serta akan segera dilaporkan dugaan tersebut kepada APH, Sekwan DPRD Meranti menjawab "Terima kasih atas informasinya ketua, saya saat ini sedang dilapangan karhutla, izin menanggapi bahwasanya anggaran dan kegiatan setwan thn 2023 sudah melewati proses audit BPK Kepri dan BPK Prov. Riau, semua rekomendasi tim audit sudah kami penuhi, beberapa catatan pengembalian uang dan perbaikan administrasi juga telah diselesaikan melalui inspektorat kepulauan meranti, sehingga kami nilai tidak ada permasalahan terkait anggaran Setwan 2023...tutupnya...

Ketua DPW LSM MITRA RIAU akhiri kata "Karena ini penuh kejanggalan dan diduga kuat ada indikasi Penggelembungan dana dan dugaan fiktif, maka melalui laporan nantinya ke Kejati Riau sekaligus kita minta diaudit kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik". (Red)